Dharianti’s Weblog

Jepang Tawarkan 1.000 Lowongan Kerja JAKARTA – Saat-saat bersejarah dalam hubungan Indonesia dengan Jepang akhirnya tiba. Bertempat di Istana Merdeka, perjanjian bilateral yang diberi nama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) resmi ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe.

Perjanjian tersebut menandai babak baru terbukanya perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Jepang.

PM Shinzo Abe dan istrinya, Akie Abe, tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 09.00 dan disambut upacara kenegaraan. Selama sejam SBY dan Abe melakukan pertemuan bilateral. Kemudian, disambung pertemuan antara pengusaha RI dan Jepang di Ruang Raden Saleh, Istana Merdeka.

Setelah pertemuan dengan pengusaha, SBY dan Abe menuju Istana Negara untuk menandatangani IJ-EPA. Pada saat yang sama, ditandatangani MoU implementasi perjanjian RI-Jepang berkaitan dengan pasal 13 perjanjian ekonomi RI-Jepang untuk kemitraan ekonomi, serta pernyataan bersama RI-Jepang untuk mengenai peningkatan kerja sama dalam isu perubahan iklim, lingkungan, dan energi.

SBY dan Abe juga meresmikan proyek-proyek energi serta kelistrikan. Di antaranya, proyek transmisi pipa gas Sumatera Selatan-Jawa Barat, proyek energi kombinasi Cilegon, proyek energi batu bara di Tarakan, proyek LNG Donggi-Senoro, dan gas project upstream (proyek gas ke hulu).

Penyambutan Abe sedikit lebih istimewa dibandingkan perdana menteri atau presiden lain yang pernah berkunjung ke Indonesia. Tentu tidak termasuk Presiden AS George W. Bush.

Biasanya, SBY mengajak tamu negara mengikuti konferensi pers di Kantor Presiden yang terletak di antara Istana Negara dan Istana Merdeka. Sekelas PM Inggris Tony Blair (sekarang mantan) pun hanya diajak ke Kantor Presiden saat berkunjung pada Maret tahun lalu. Padahal, kunjungan Blair waktu itu merupakan kunjungan pertama seorang PM Inggris dalam kurun 20 tahun terakhir.

IJ-EPA merupakan perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif. Ada tiga pilar dalam perjanjian tersebut. Yakni, liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta capacity building.

Implementasinya adalah menghilangkan dan mengurangi hambatan perdagangan serta investasi seperti bea masuk dan perbaikan kapasitas hukum. Selain itu, dilakukan standardisasi bea cukai, pelabuhan, dan jasa perdagangan.

Dengan IJ-EPA, 11.163 pos tarif produk ekspor Indonesia yang masuk ke Jepang tidak akan dikenai bea masuk. Begitu pula sebaliknya, 9.275 pos tarif produk Jepang yang masuk ke Indonesia bebas bea masuk.

Meski diskon tarif sampai nol persen itu sangat membantu, hambatan nontarif masih menghadang arus perdagangan kedua negara. Produk Indonesia tetap sulit masuk ke Jepang karena ada standar mutu yang terlalu tinggi yang berlaku di Jepang. Misalnya, produk pertanian, makanan, dan obat-obatan. Standar itu pun sulit dipenuhi pengusaha Indonesia.

Dalam kesempatan bertemu wartawan setelah penandatanganan kemarin, PM Shinzo Abe mengakui hal tersebut. “Tapi, masih ada sedikit kekhawatiran dan pesimistis, terutama dari kalangan pengusaha. Yakni, masalah hambatan nontarif yang masih dihadapi pengusaha Indonesia, terutama untuk memasukkan produk-produk pertanian yang sangat diutamakan keunggulannya oleh konsumen Jepang,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata dia, kerangka EPA sudah sangat terbuka. Namun, memang diperlukan pemahaman mengenai kerangka atau sistem yang ada di pihak masing-masing. “Saya mengharapkan pergaulan antara pengusaha kedua negara atau pertukaran pimpinan usaha ditingkatkan dan akan saling memahami situasi serta sistem di kedua pihak,” ujarnya.

Jepang akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengusaha Indonesia di berbagai bidang. Dengan demikian, dalam waktu tidak terlalu lama, kualitas produk Indonesia memenuhi standar Jepang. Bagi Abe, solusi untuk problem tersebut adalah tidak menurunkan standar mutu yang sudah berlaku, tapi membantu Indonesia mencapai standar yang sudah disyaratkan.

Mengenai hambatan nontarif tersebut, SBY menyatakan, ada beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi. “Hambatan nontarif yang kita pahami oleh dunia usaha, antara lain, tentang mutu produk kita yang dipasarkan di Jepang untuk memenuhi persyaratan teknis dan barangkali termasuk persyaratan kesehatan atau medis,” katanya.

Langkah dan cara yang akan ditempuh Indonesia, kata dia, adalah kembali pada EPA, terutama upaya untuk sebuah capacity building. Yakni, memastikan bahwa mutu atau standar barang-barang kita betul-betul bisa memenuhi persyaratan pasar Jepang.

“Indonesia juga menyambut baik dan berterima kasih atas tawaran kerja sama dari Jepang dalam konteks ini agar ada satu pelatihan, satu sosialisasi, dan penjelasan untuk membantu kita dalam produk-produk pertanian, perikanan, manufaktur atau pengolahan, bahkan karantina untuk komoditas tertentu. Dengan demikian, diharapkan atau dipastikan semua itu sudah sesuai yang dipersyaratkan pasar Jepang,” ungkap SBY.

Dia menjelaskan, Jepang merupakan mitra penting Indonesia dalam kerja sama ekonomi. Dalam 40 tahun terakhir, sejak 1967, Jepang adalah investor terbesar untuk Indonesia. “Lima tahun terakhir, pertumbuhan volume perdagangan kita 14,4 persen,” ujarnya.

Di bidang energi, kata SBY, Indonesia dan Jepang sepakat melanjutkan kerja sama di bidang minyak, gas, batu bara, tenaga listrik, serta biofuel. Dengan kerja sama itu, sasaran yang ingin dicapai Indonesia adalah kebutuhan energi dalam negeri bisa dipenuhi, termasuk kebutuhan LNG, sekaligus mempertahankan kelanjutan kerja sama LNG dengan Jepang.

Masalah lingkungan juga dibahas oleh kedua pemimpin. “Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap konsep Cool Earth 50 yang telah diinisiatifi PM Jepang. Ini akan sangat penting, konsep yang jelas tujuan dan sasaran, siapa, dan harus berbuat apa, bagi konvensi internasional tentang climate change yang akan dilaksanakan di Bali pada Desember mendatang,” tandas SBY.

Dengan Cool Earth 50, kerja sama di bidang lingkungan Indonesia-Jepang, termasuk kerja sama di bidang kehutanan, dapat diwujudkan. Sebab, Cool Earth 50 ini juga memberikan payung bagi kerja sama yang konstruktif seperti itu.

Indonesia dan Jepang juga bersepakat untuk bekerja sama dalam penanganan flu burung. SBY secara khusus menawarkan kepada Abe untuk kerja sama bilateral dalam pengembangan vaksin yang berasal dari virus yang ada di Indonesia, demi kepentingan bersama dan kepentingan global. Abe kemarin juga menyatakan akan memberikan hibah 1,7 miliar yen atau Rp 139,4 miliar (kurs 1 yen = Rp 82) untuk penanganan flu burung di Indonesia.

Sore hari, SBY dan Abe menyaksikan penandatanganan kontrak-kontrak kerja sama bisnis antara Indonesia dan Jepang pada pembukaan Forum Bisnis Indonesia- Jepang di Ballroom Hotel Hyatt Jakarta. Forum bisnis yang digelar benar-benar dimanfaatkan oleh pengusaha Jepang yang tergabung dalam Nippon Keidanren.

Beberapa hal yang menjadi kendala bagi pengusaha Jepang untuk masuk ke Indonesia, antara lain, menyangkut masalah perpajakan, bea cukai, tenaga kerja, perizinan, infrastruktur, serta kepastian hukum.

Vice Chairman Nippon Keidanren Fujio Cho mengemukakan bahwa pihaknya berharap agar Indonesia bisa menurunkan tarif untuk perpajakan maupun kepabeanan. “Kalau berbicara mengenai pasar otomotif Indonesia, salah satu hal yang krusial adalah menyangkut infrastruktur untuk ekspor, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok yang butuh pengembangan,” ujarnya.

Fujio mengemukakan bahwa hambatan tarif di perpajakan dan bea cukai akan terus dikonsultasikan dengan pemerintah Indonesia. “Berbagai langkah positif akan mendorong upaya produsen Jepang untuk meningkatkan kapasitas ekspor yang dimilikinya,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa masalah perpajakan dan bea cukai merupakan dua hal konkret mengenai kerja sama yang disepakati kedua belah pihak. “Kami akan berupaya sebaik mungkin karena mengubah kebijakan berarti memperbaiki birokrasi (aparat) dan tidak bisa mengubah birokrasi dengan mudah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKPM M. Lutfi menambahkan bahwa segala keluhan Jepang mengenai perpajakan, bea cukai, tenaga kerja, perizinan, infrastruktur, serta kepastian hukum telah dijawab delegasi Indonesia. “Keidanren dan Kadin sendiri berharap bahwa dalam lima tahun ke depan investasi yang masuk dari Jepang ke Indonesia menjadi USD 7 miliar, meningkat dari 2005 yang hanya USD 1,6 miliar,” katanya.

Lutfi mengemukakan, salah satu alasan kuat Indonesia bisa menjadi basis produksi adalah karena pasarnya sangat besar. “Mereka (Jepang) tidak bisa menaruh basis produksi di Thailand atau Malaysia yang berpenduduk 80 juta untuk memasok negara berpenduduk 220 juta jiwa,” jelasnya.

Ketua Kadin M.S. Hidayat menilai, setelah hambatan tarif dihapus, maka isu-isu nontarif seperti kualitas dan standardisasi mengemuka. “Mulai masalah mutu hingga standar kesehatan produk-produk Indonesia harus disiapkan dan dibuat perjanjiannya,” sebutnya.

Hidayat menilai bahwa langkah kedua negara untuk membangun konsep yang disebut capacity building itu menjadi penting. Target Indonesia adalah nilai perdagangan dari Jepang bisa meningkat dua kali lipat pada 2009. “Saat ini nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai USD 15 miliar,” paparnya.

PM Jepang Shinzo Abe dalam sambutannya kemarin mengungkapkan bahwa pihaknya sangat antusias dengan perjanjian yang diteken bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Perjanjian ini akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang akan berusia 50 tahun pada tahun depan,” ungkapnya.

Selain membahas berbagai konsep dan kerangka kerja sama perdagangan, beberapa perjanjian teknis juga dibuat. Terutama yang berhubungan dengan sektor energi, yakni sembilan proyek bernilai USD 6,1 miliar.

Kontribusi Jepang dalam proyek-proyek energi tersebut adalah sebagai pembeli, kontraktor, serta pemberi pinjaman. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengemukakan bahwa kerja sama dengan pihak Jepang dalam bidang energi akan terus ditingkatkan. “Kami (Indonesia) lebih fokus pada hal-hal yang konkret terlebih dahulu. Menyangkut LNG Extension itu masih sedang dikaji,” katanya.

Proyek yang diresmikan adalah pipa SSWJ senilai USD 1,357 miliar, PLTU Cilegon (740 MW) USD 345 juta, PLTU Tarahan (200 MW) USD 268 juta, dan pengembangan hulu dan hilir gas di Donggi-Senoro USD 1.167 juta.

Kerja sama yang baru ditandatangani adalah Power purchase agreement PLTU Cirebon senilai USD 540 juta, MOA PLTU Paiton ekspansi USD 720 juta, HOA PLTP Sarulla USD 600 juta, HOA pencairan batu bara USD 500 ribu, dan COA (certificate of acknowledgement) untuk proyek LPG Storage di Indramayu senilai USD 300 juta.

Lowongan di Jepang

Kedatangan PM Jepang Shinzo Abe ke Indonesia tak hanya menguntungkan bisnis Indonesia, tapi juga sektor tenaga kerja luar negeri. Tahun ini, Jepang membuka kesempatan bagi 400 suster dan 600 perawat orang tua asal Indonesia untuk bekerja di Jepang. Kuota itu direncanakan akan berlangsung hingga dua tahun.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Jepang Mitsuo Sakaba dalam jumpa pers di Hotel Nikko kemarin mengungkapkan, pemerintahnya tahun ini akan menambah kuota bagi posisi suster dan perawat orang tua. “Kami telah melihat proposal dari Depnakertrans yang isinya meminta pemerintah Jepang untuk menerima tenaga kerja lebih banyak,” ujarnya.

Menurut dia, proposal yang telah dikirimkan pemerintah Indonesia awal tahun ini sesuai dengan kebutuhan warga Jepang. “Ada peningkatan signifikan terhadap kebutuhan tenaga kerja suster dan perawat orang tua,” tambah Sakaba.

Akhirnya, permintaan pemerintah Indonesia itu dikabulkan. Pemerintah Filipina juga telah diberi kesempatan. (tom/iw/noe/nue)