Dharianti’s Weblog

RI Jamin Pasokan Gas dengan Syarat
Salah satu topik yang mengemuka dalam kunjungan PM Abe adalah jaminan pasokan gas alam oleh Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kelanjutan ekspor gas alam cair ke Jepang pascakontrak yang berakhir 2010 mendatang bergantung pada dua kondisi. “Selain terpenuhinya pasokan gas untuk kebutuhan di dalam negeri, Jepang harus meyakinkan investornya untuk menanamkan investasi bidang migas di Indonesia,” ujar Jusuf Kalla usai menerima kunjungan kehormatan PM Shinzo Abe di Istana Wakil Presiden kemarin (20/8).

Kalla menuturkan, Indonesia tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri yang terus meningkat. Untuk itu, Indonesia harus mampu meningkatkan produksi gas alam cair dengan mengeksplorasi cadangan gas alam cair di Papua, Kepulauan Natuna, Kalimantan, maupun blok Cepu.Berdasar neraca produksi dan konsumsi gas, Indonesia hanya mampu mengekspor 6 juta ton elpiji ke Jepang pada 2010 atau separo dari kontrak ekspor saat ini. Di antara komitmen 6 juta ton, baru separo yang dapat dipastikan sumbernya, yaitu dari ladang gas blok Mahakam.“Bila ingin mendapat kepastian pasokan ekspor gas, investor Jepang harus membantu Indonesia (meningkatkan produksi gas alam cair),” terangnya.Kalla juga meminta industri dalam negeri untuk melakukan efisiensi energi, terutama mengonversi pembangkit berbahan bakar gas dengan pembangkit berbahan bakar batu bara. Upaya itu telah dilakukan Badan NGL yang mengganti bahan bakar kilangnya dari gas alam cair ke batu bara. Dari konversi tersebut, diperoleh tambahan empat kargo gas alam cair yang diekspor ke Jepang.“Itu kita minta kerja sama Jepang. Katakanlah, kalau pabrik pupuk kita sudah tua-tua, itu akan makan gas terlalu banyak sehingga mengurangi potensi gas yang bisa diekspor,” ujarnya.Kedatangan PM Jepang Shinzo Abe ke Indonesia tak hanya menguntungkan bisnis Indonesia, tapi juga sektor tenaga kerja luar negeri. Tahun ini, Jepang membuka kesempatan bagi 400 suster dan 600 perawat orang tua asal Indonesia untuk bekerja di Jepang. Kuota itu direncanakan akan berlangsung hingga dua tahun.Juru Bicara Departemen Luar Negeri Jepang Mitsuo Sakaba dalam jumpa pers di Hotel Nikko kemarin mengungkapkan, pemerintahnya tahun ini akan menambah kuota bagi posisi suster dan perawat orang tua. “Kami telah melihat proposal dari Depnakertrans yang isinya meminta pemerintah Jepang untuk menerima tenaga kerja lebih banyak,” ujarnya.Menurut dia, proposal yang telah dikirimkan pemerintah Indonesia awal tahun ini sesuai dengan kebutuhan warga Jepang. “Ada peningkatan signifikan terhadap kebutuhan tenaga kerja suster dan perawat orang tua,” tambah Sakaba.Akhirnya, permintaan pemerintah Indonesia itu dikabulkan. Sebelum Indonesia, lanjut Sakaba, pemerintah Filipina juga telah diberi kesempatan yang sama. Dia berharap kuota yang diberikan pemerintahnya tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.Meskipun pemerintah Jepang telah menambah kuota tenaga kesehatan, Direktur Perlindungan dan Repatriasi WNI Deplu RI Teguh Wardoyo menyatakan bahwa itu masih belum maksimal. “Eksistensi peran tenaga kerja kita di Jepang diakui, tapi statusnya masih sebatas trainee (magang, Red),” ujarnya ketika ditemui usai menghadiri pemaparan kebijakan PM Shinzo Abe di Hotel Intercontinental kemarin.“Kalau bisa, TKI kita di Jepang jangan hanya mendapatkan status trainee, tapi juga diakui sebagai tenaga kerja sehingga mereka bisa mendapatkan hak yang sama dengan tenaga kerja lainnya di Jepang,” kata mantan atase konsuler KBRI Washington itu. (tom/iw/noe/nue)